Selain faktor ekonomi, rendahnya pendidikan politik masyarakat juga turut memperkuat budaya politik uang. Banyak warga yang belum memahami esensi pemilu dan tidak menyadari bahwa menjual suara berarti menggadaikan masa depan.
Kurangnya literasi politik menyebabkan masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk menilai program dan rekam jejak kandidat secara objektif.
Dalam banyak kasus, pemilih hanya mengenal calon melalui pemberian materi, bukan gagasan politik. Padahal, pendidikan politik merupakan kunci untuk membangun demokrasi yang sehat.
Tanpa pengetahuan dan kesadaran kritis, masyarakat akan terus menjadi objek manipulasi politik.
Sistem politik dan pembiayaan kampanye yang mahal juga menjadi akar masalah lainnya. Untuk menjadi calon legislatif, kepala daerah, atau bahkan presiden, dibutuhkan biaya yang sangat besar.
Mulai dari membayar mahar politik kepada partai, mencetak alat peraga kampanye, hingga biaya operasional tim sukses di lapangan.
Dalam konteks ini, uang menjadi faktor penentu dalam setiap tahapan pencalonan. Banyak partai politik yang tidak menjalankan sistem rekrutmen kader berbasis meritokrasi, melainkan berdasarkan kemampuan finansial calon.
