HARIANMEMOKEPRI.COM – Gelombang protes dari massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Kabupaten Lingga bersama perwakilan kontraktor memanas di sejumlah titik pemerintahan, Senin (06/04/2026).
Aksi dipusatkan di Kantor BPKAD, lalu berlanjut ke Gedung DPRD hingga Kantor Bupati Lingga.
Aksi ini dipicu mandeknya pembayaran proyek tahun anggaran 2025 yang hingga kini belum terselesaikan.
Massa menilai kondisi tersebut telah merugikan kontraktor sebagai pihak ketiga, bahkan berdampak pada stabilitas ekonomi lokal.
Dalam orasinya, massa menyuarakan empat tuntutan utama, yakni pembayaran seluruh hak kontraktor, realisasi THR bagi PNS dan PPPK, transparansi kondisi keuangan daerah, serta mendesak Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lingga untuk mundur sebagai bentuk tanggung jawab.
Suasana sempat memanas saat massa meminta keterbukaan data pengelolaan APBD 2026.
Namun, Plt Kepala BPKAD Lingga, Syarifah Riva Wartety, menyatakan data tersebut tidak dapat disampaikan secara langsung tanpa koordinasi dengan pimpinan.
