Pemerintah pun punya peran. Kementerian keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau lembaga-lembaga pengawas lainnya harus memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara bijak dan adil.
Jangan ada kesan bahwa yang duduk di pemerintahan hidup nyaman, sementara rakyat yang membayar pajak harus menahan lapar.
Semua harus sadar bahwa dalam negara demokrasi, pemimpin adalah pelayan rakyat, bukan raja yang duduk di menara gading. Dan tentu saja, masyarakat juga punya tanggung jawab.
Kita tidak bisa hanya mengeluh di media sosial, tapi diam saat pemilu datang. Kita harus lebih cerdas dalam memilih, lebih berani menyuarakan pendapat, dan lebih aktif mengawasi kinerja para wakil rakyat.
Demokrasi yang kuat hanya bisa tercipta jika rakyatnya juga aktif dan sadar akan hak serta tanggung jawabnya.
Kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bukan sekadar masalah keuangan negara saja, tapi soal rasa keadilan yang selama ini kita jaga bersama.
Ketika rakyat merasa ditinggalkan, sementara para pemimpinnya sibuk memperkaya diri, maka akan lahir ketidakpercayaan, kemarahan, dan akhirnya, jarak yang makin sulit dijembatani.
