Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan langkah konkret, bukan hanya janji. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem tunjangan dan fasilitas yang mereka terima.
Apakah memang semua itu dibutuhkan? Apakah besarannya sesuai dengan kondisi rakyat saat ini? Apakah penggunaannya bisa dipertanggungjawabkan? Jika memang tunjangan diperlukan untuk menunjang kinerja, maka harus ada sistem pelaporan yang transparan dan bisa diakses publik.
Masyarakat harus tahu kemana saja wakilnya pergi saat reses, apa saja yang dikerjakan, dan hasil apa yang dibawa pulang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jangan sampai uang rakyat dipakai untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan rakyat.
Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga harus memperbaiki komunikasi dengan publik. Jangan hanya muncul di media saat kenaikan tunjangan atau saat kontroversi terjadi.
Mulailah hadir lebih sering di ruang-ruang publik seperti dengarkan rakyat, buka ruang diskusi, dan jelaskan kebijakan yang diambil dengan bahasa yang mudah dipahami. Dengan begitu, kepercayaan yang sempat hilang bisa perlahan kembali dibangun.
Pemerintah pun punya peran. Kementerian keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau lembaga-lembaga pengawas lainnya harus memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara bijak dan adil.
Jangan ada kesan bahwa yang duduk di pemerintahan hidup nyaman, sementara rakyat yang membayar pajak harus menahan lapar.
Semua harus sadar bahwa dalam negara demokrasi, pemimpin adalah pelayan rakyat, bukan raja yang duduk di menara gading. Dan tentu saja, masyarakat juga punya tanggung jawab.
