Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai lembaga legislatif, seharusnya menjadi cerminan dari suara rakyat. Tapi hari ini, tidak sedikit masyarakat yang menganggap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai simbol dari kekuasaan yang menjauh dari rakyat.
Banyak survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus menurun.
Bahkan dalam berbagai obrolan sehari-hari, tak jarang masyarakat menyebut wakil rakyat sebagai “wakil diri sendiri”, bukan “wakil rakyat”.
Hal ini tentu berbahaya bagi masa depan demokrasi kita. Demokrasi hanya bisa berjalan dengan baik jika ada kepercayaan antara rakyat dan wakilnya. Ketika kepercayaan itu rusak, maka partisipasi masyarakat juga ikut menurun.
Masyarakat bisa menjadi apatis, tidak peduli pada pemilu, bahkan menganggap semua politisi sama saja: hanya datang saat butuh suara.
Padahal, di balik semua itu, kita juga melihat tidak semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa disamaratakan.
Pasti masih ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menjalankan tugas dengan baik. Mereka aktif menyerap aspirasi, rajin turun ke lapangan, transparan dalam penggunaan anggaran, dan benar-benar memperjuangkan kepentingan konstituennya.
Namun sayangnya, kerja keras segelintir orang itu sering tertutupi oleh berita tentang keistimewaan, berita tentang kemewahan, penyalahgunaan wewenang, kasus-kasus korupsi di lembaga legislatif, dan perilaku yang tidak mencerminkan semangat pengabdian. Akibatnya, citra Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara keseluruhan menjadi negatif di mata publik.
