Namun, bagaimana jadinya apabila harapan itu secara perlahan mulai memudar dan meredup, digantikan oleh kekecewaan yang terus tumbuh dari waktu ke waktu?
Bagaimana jika para wakil rakyat yang seharusnya menjadi penyambung lidah rakyat justru semakin jauh dari rakyat yang telah memilih mereka?
Ketika janji-janji kampanye tinggal kenangan, dan kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak lagi mencerminkan kepentingan publik, maka kepercayaan terhadap demokrasi pun bisa terkikis.
Jika wakil rakyat tidak lagi turun ke lapangan, enggan mendengar keluhan masyarakat, atau malah terjerat dalam berbagai kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang, maka rakyat pun bisa merasa diabaikan dan dikhianati.
Dalam kondisi seperti itu, demokrasi yang ideal bukan hanya terancam, tapi juga bisa kehilangan makna sejatinya.
Beberapa waktu terakhir, masyarakat Indonesia ramai memperbincangkan soal kenaikan tunjangan dan berbagai fasilitas mewah yang diterima oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Berita ini dengan cepat menyebar di media sosial dan memicu perdebatan di berbagai kalangan.
