Bukan hanya karena besarnya angka tunjangan yang disebut-sebut mencapai ratusan juta rupiah per anggota, tetapi juga karena waktunya yang dinilai sangat tidak tepat.
Kenaikan ini terjadi di tengah kondisi masyarakat yang sedang berjuang menghadapi tekanan ekonomi, naiknya harga kebutuhan pokok, sulitnya mencari pekerjaan, hingga terbatasnya akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.
Tak sedikit masyarakat yang merasa kecewa dan marah. Kekecewaan itu bukan tanpa alasan.
Mereka melihat bagaimana kehidupan sehari-hari semakin sulit, Di satu sisi, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menikmati tunjangan reses, biaya operasional, dana untuk perjalanan, dan berbagai fasilitas lain.
Di sisi lain, rakyat masih banyak yang kesulitan mendapatkan layanan dasar seperti pendidikan murah, pengobatan yang terjangkau, atau bahkan pekerjaan yang layak. Rasa ketidakadilan pun muncul.
Seolah ada dua dunia yang berjalan beriringan namun tak pernah bersentuhan, satu dunia rakyat biasa yang penuh perjuangan untuk bertahan hidup, dan satu nya dunia elit politik yang nyaman dengan berbagai fasilitas mewah dan tunjangan yang sangat besar.
