Seolah ada dua dunia yang berjalan beriringan namun tak pernah bersentuhan, satu dunia rakyat biasa yang penuh perjuangan untuk bertahan hidup, dan satu nya dunia elit politik yang nyaman dengan berbagai fasilitas mewah dan tunjangan yang sangat besar.
Kenaikan tunjangan ini bukan hanya soal angka atau nominal uang. Lebih dari itu, isu ini menyentuh persoalan mendasar dalam demokrasi soal rasa keadilan, soal rasa kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan, dan soal bagaimana kekuasaan dijalankan dalam sistem pemerintahan.
Ketika rakyat merasa bahwa wakil yang mereka pilih tidak lagi benar-benar mewakili kepentingan mereka, maka yang dipertaruhkan bukan hanya citra Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga negara, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi itu sendiri.
Keadaan ini juga menunjukkan adanya jarak yang semakin lebar antara penguasa dan rakyat.
Wakil rakyat yang seharusnya hadir di tengah-tengah masyarakat justru semakin sulit dijangkau, baik secara fisik maupun secara emosional.
Banyak warga merasa bahwa suara mereka tidak lagi didengar, bahwa keluhan mereka tidak lagi penting, dan bahwa keputusan-keputusan besar yang diambil di gedung parlemen sering kali tidak berpihak kepada mereka.
Dalam situasi seperti ini, wajar jika muncul pertanyaan “Apakah wakil rakyat masih benar-benar menjadi wakil kita?”
Bagi masyarakat, ini bukan hanya soal gaji atau bonus yang besar. Tapi ini soal kepekaan sosial.
Di saat rakyat sedang susah, para pemimpinnya justru terlihat menuntut lebih banyak.
