Jika situasi ini terus dibiarkan, maka dampaknya bisa sangat serius bagi masa depan demokrasi di Indonesia. Pertama, menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan sistem demokrasi secara keseluruhan.
Selain itu, kebiasaan menaikkan tunjangan secara sepihak bisa menjadi kebiasaan buruk yang terus berulang dan merusak etika dalam tata kelola pemerintahan dan memperbesar jurang antara elit politik dan rakyat,bahkan bisa menciptakan ketidakstabilan politik dalam jangka panjang.
Kedua, partisipasi publik dalam demokrasi akan terus menurun. Orang-orang mulai enggan ikut pemilu, malas ikut diskusi publik, dan tidak mau tahu soal politik karena sudah terlanjur kecewa.
Akibatnya, ruang pengawasan terhadap pemerintah makin lemah, dan kekuasaan bisa berjalan lancar tanpa kontrol rakyat.
Ketiga, munculnya gerakan-gerakan populis atau ekstrem yang ingin “menggulingkan sistem” sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem yang dianggap korup dan tidak adil, karena merasa saluran politik formal tidak lagi bisa dipercaya. Ini bisa menciptakan situasi yang tidak kondusif bagi pembangunan nasional dan kehidupan bernegara secara sehat.
