Sementara itu, ketika publik meminta pertanggungjawaban, jawaban yang diberikan sering kali normatif. “Tunjangan itu sudah sesuai aturan”, “Fasilitas itu perlu untuk mendukung kinerja”, atau “Semua sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)”.
Tapi masalahnya bukan hanya soal legalitas, melainkan soal moralitas dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dipertanyakan rakyat bukan apakah itu sah, tetapi apakah itu layak dan pantas, terutama di tengah kondisi negara yang belum pulih sepenuhnya dari krisis ekonomi.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai lembaga legislatif, seharusnya menjadi cerminan dari suara rakyat. Tapi hari ini, tidak sedikit masyarakat yang menganggap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai simbol dari kekuasaan yang menjauh dari rakyat.
Banyak survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus menurun.
Bahkan dalam berbagai obrolan sehari-hari, tak jarang masyarakat menyebut wakil rakyat sebagai “wakil diri sendiri”, bukan “wakil rakyat”.
