Selain itu, proses penetapan kenaikan tunjangan ini sering kali dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan partisipasi publik, sehingga menimbulkan kesan tidak transparan dan tidak akuntabel.
Dalam pandangan publik, hal ini bukan sekadar soal angka, tetapi menyangkut rasa keadilan dan kepekaan sosial dari para wakil rakyat.
Lebih dari sekadar persoalan gaji atau tunjangan, fenomena ini mencerminkan masalah yang lebih dalam dalam sistem politik kita. Salah satu masalah utamanya adalah lemahnya mekanisme checks and balances dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan pribadi anggota legislatif.
Ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat menetapkan sendiri besaran tunjangannya tanpa pengawasan ketat, ini menunjukkan adanya moral hazard dalam penggunaan kekuasaan.
Di sisi lain, krisis akuntabilitas dan representasi juga semakin nyata. Rakyat merasa tidak lagi benar-benar diwakili, melainkan hanya dijadikan alat legitimasi oleh segelintir elit politik.
Jarak antara wakil rakyat dan konstituennya semakin lebar, menimbulkan ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi itu sendiri.
