Terlebih, berdasarkan data Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM, PT Cipta Persada Mulia tercatat memiliki tiga Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi komoditas timah di Kabupaten Lingga dengan total luas mencapai 11.540 hektare.
Adapun rincian izin tersebut meliputi:
IUP Nomor 81200121122260011 seluas 4.200 hektare
IUP Nomor 8120012112226001 seluas 2.940 hektare
IUP Nomor 8120012112226014 seluas 4.410 hektare.
Dengan luas wilayah tersebut, Anwar menilai keberadaan perusahaan seharusnya telah menjadi perhatian pemerintah daerah sejak awal.
“Ini bukan aktivitas berskala kecil. Dengan luas izin mencapai lebih dari sebelas ribu hektare, tentu masyarakat berhak mengetahui apa yang dilakukan perusahaan, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat pesisir, serta apa manfaat yang diterima daerah dan masyarakat Lingga,” ujarnya.
Tak hanya menyoroti pernyataan Wakil Bupati, Anwar juga mengungkapkan bahwa selama ini DPRD Kabupaten Lingga tidak pernah menerima pemberitahuan maupun koordinasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Lingga terkait perusahaan-perusahaan yang masuk dan beraktivitas di daerah tersebut.
Bahkan, hingga saat ini DPRD mengaku belum pernah menerima surat resmi dari Pemerintah Kabupaten Lingga mengenai perusahaan yang sedang beroperasi maupun yang akan beroperasi di Kabupaten Lingga.
“Sampai hari ini tidak ada surat resmi dari Pemerintah Kabupaten Lingga yang disampaikan kepada DPRD terkait perusahaan yang sedang beroperasi ataupun yang akan beroperasi di Kabupaten Lingga. Ini yang menjadi persoalan, karena DPRD memiliki fungsi pengawasan dan seharusnya mendapatkan informasi tersebut secara resmi,” kata Anwar.
