Mereka menilai persoalan ini tidak hanya berdampak pada kontraktor, tetapi juga memengaruhi para pekerja, pemasok material, serta perputaran ekonomi masyarakat yang bergantung pada proyek-proyek pemerintah.
Sebelumnya, persoalan tunggakan pembayaran kegiatan tahun 2025 juga sempat menjadi sorotan publik.
Para pihak ketiga bersama Aliansi Pemuda Kabupaten Lingga pernah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah agar pembayaran segera direalisasikan.
Namun hingga kini, para kontraktor mengaku belum memperoleh kepastian mengenai jadwal pencairan anggaran tersebut.
Mereka berharap Pemerintah Kabupaten Lingga dapat segera menghadirkan solusi konkret dan memberikan kepastian waktu pembayaran agar persoalan yang telah berlarut-larut selama berbulan-bulan tidak semakin merugikan pelaku usaha lokal.
“Kami hanya menuntut hak atas pekerjaan yang telah kami selesaikan sesuai kontrak dan ketentuan yang berlaku,” tegas Frans.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BPKAD Kabupaten Lingga belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan para kontraktor maupun kepastian pembayaran kegiatan tahun anggaran 2025 yang masih tertunda.
