HARIANMEMOKEPRI.COM – Sejumlah kontraktor dan pihak ketiga pelaksana kegiatan pembangunan di Kabupaten Lingga mendatangi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lingga, Selasa (23/6/2026).
Kedatangan mereka untuk mempertanyakan pembayaran sejumlah pekerjaan tahun anggaran 2025 yang hingga kini belum juga dibayarkan.
Para kontraktor berharap dapat bertemu langsung dengan Kepala BPKAD Lingga, guna memperoleh penjelasan terkait kepastian pencairan anggaran atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan.
Namun, harapan tersebut tidak terpenuhi setelah pihak staf menyampaikan bahwa Kepala BPKAD sedang berada di luar daerah.
Kondisi itu semakin menambah kekecewaan para rekanan yang mengaku telah menunggu selama kurang lebih delapan bulan tanpa kejelasan mengenai pembayaran hak mereka.
Di halaman kantor BPKAD, para kontraktor terlihat berdiskusi sambil menyampaikan keluhan atas persoalan dinilai belum mendapatkan penyelesaian dari pemerintah daerah.
Salah seorang pihak ketiga, Frans, mengatakan keterlambatan pembayaran telah memberikan dampak besar terhadap kondisi keuangan para kontraktor.
Menurutnya, banyak rekanan harus mencari pinjaman untuk menutupi biaya operasional, pembayaran material, hingga kewajiban kepada para pekerja.
“Kami datang untuk mencari kejelasan. Pekerjaan sudah selesai sejak tahun lalu, tetapi sampai hari ini belum ada kepastian pembayaran. Sementara kami terus menghadapi berbagai tagihan yang harus diselesaikan,” ujar Frans.
Ia mengungkapkan, sebagian kontraktor saat ini mengalami tekanan finansial karena harus menanggung beban utang yang digunakan sebagai modal pelaksanaan proyek.
“Banyak yang meminjam ke bank, keluarga, maupun rekan bisnis untuk menyelesaikan pekerjaan. Sekarang kami yang harus menanggung konsekuensinya karena pembayaran belum juga dilakukan,” katanya.
Kekecewaan memuncak juga memunculkan reaksi keras dari sejumlah kontraktor. Salah seorang rekanan enggan disebutkan namanya mengaku geram dengan lambannya penyelesaian persoalan tersebut.
Meski demikian, para kontraktor menyatakan masih mengedepankan jalur komunikasi dan berharap Pemerintah Kabupaten Lingga segera memberikan penjelasan resmi terkait status pembayaran kegiatan yang tertunggak.
Mereka menilai persoalan ini tidak hanya berdampak pada kontraktor, tetapi juga memengaruhi para pekerja, pemasok material, serta perputaran ekonomi masyarakat yang bergantung pada proyek-proyek pemerintah.
Sebelumnya, persoalan tunggakan pembayaran kegiatan tahun 2025 juga sempat menjadi sorotan publik.
Para pihak ketiga bersama Aliansi Pemuda Kabupaten Lingga pernah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah agar pembayaran segera direalisasikan.
Namun hingga kini, para kontraktor mengaku belum memperoleh kepastian mengenai jadwal pencairan anggaran tersebut.
Mereka berharap Pemerintah Kabupaten Lingga dapat segera menghadirkan solusi konkret dan memberikan kepastian waktu pembayaran agar persoalan yang telah berlarut-larut selama berbulan-bulan tidak semakin merugikan pelaku usaha lokal.
“Kami hanya menuntut hak atas pekerjaan yang telah kami selesaikan sesuai kontrak dan ketentuan yang berlaku,” tegas Frans.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BPKAD Kabupaten Lingga belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan para kontraktor maupun kepastian pembayaran kegiatan tahun anggaran 2025 yang masih tertunda.
