Artinya, jika seseorang mengajukan praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya status tersangka, maka ia tidak bisa lagi mengajukan permohonan untuk tindakan upaya paksa lainnya seperti penahanan, penggeledahan, atau penyitaan. Hal ini berpotensi menghambat akses terhadap keadilan.

3. Hak Pendampingan Advokat yang Bisa Dikesampingkan

Pasal 146 ayat (4) RKUHAP memperbolehkan tersangka menolak didampingi advokat. Ini sangat berbahaya karena membuka peluang aparat menekan tersangka agar tidak menggunakan bantuan hukum.

Padahal, keberadaan advokat dalam setiap pemeriksaan adalah hak konstitusional yang dijamin Pasal 28D UUD 1945.

Jika tersangka tidak didampingi advokat, maka berita acara pemeriksaan (BAP) seharusnya dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.

4. Netralitas Hakim dan Hak Mungkir

Masalah lain yang berulang dalam praktik peradilan adalah sikap hakim yang menunjukkan keyakinan atas kesalahan terdakwa sebelum vonis dijatuhkan.

Pasal 195 RKUHAP tidak mengatur konsekuensi jika hakim melanggar prinsip ini. Seharusnya, jika hakim bersikap demikian, terdakwa atau jaksa bisa meminta pergantian majelis.

Hak untuk mengajukan pergantian hakim (hak mungkir) juga perlu diperluas agar bisa diajukan kapan saja selama proses peradilan, bukan hanya sebelum pemeriksaan pokok dimulai.

5. Celah Penyiksaan Melalui Keterangan di Luar Persidangan

Pasal 226 ayat (2) RKUHAP menyatakan bahwa keterangan terdakwa di luar persidangan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menemukan bukti.