Yunizar menjelaskan, apabila pihak yang dipanggil memiliki kendala untuk hadir secara langsung, Inspektorat membuka kemungkinan agar dokumen kegiatan dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) terlebih dahulu dikirimkan untuk dipelajari.
“Kalau mereka belum sempat datang, bisa kirimkan dulu dokumen kegiatan dan laporan pertanggungjawabannya untuk kami pelajari,” katanya.
Dalam menindaklanjuti persoalan tersebut, Inspektorat akan melakukan tiga tahapan utama, yakni konfirmasi, klarifikasi, dan pembinaan terhadap pengelolaan administrasi kegiatan.
“Tiga hal itu yang akan kami lakukan, yaitu konfirmasi, klarifikasi, dan pembinaan,” tegasnya.
Ia menilai pembinaan menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan desa, karena tidak semua aparatur desa memiliki latar belakang birokrasi sehingga kerap menghadapi kendala dalam administrasi maupun penyusunan laporan pertanggungjawaban.
“Kadang-kadang aparatur desa bukan dari latar belakang birokrasi, sehingga belum sepenuhnya memahami administrasi. Jangan sampai karena ketidaktahuan akhirnya berhadapan dengan persoalan hukum,” jelas Yunizar.
Menurutnya, pembinaan terhadap pemerintah desa dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga pemerintah daerah, dengan Inspektorat sebagai tahap akhir dalam pengawasan.
“Pembinaan desa itu berjenjang, mulai dari camat sebagai atasan langsung, kemudian pemerintah daerah, dan Inspektorat biasanya menjadi langkah terakhir,” katanya.
Ia menegaskan, tujuan utama langkah Inspektorat adalah meluruskan persoalan agar tidak berkembang menjadi informasi yang simpang siur di tengah masyarakat.
