HARIANMEMOKEPRI.COM – Aksi demonstrasi di halaman Kantor BPKAD Kabupaten Lingga, Senin (06/04/2026), berlangsung tegang saat koordinator aksi, Yusri Mandala, menyampaikan kritik keras di hadapan pejabat pemerintah daerah.
Dalam orasinya di depan Kepala BPKAD dan Kepala Bappeda Kabupaten Lingga, Mandala menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan milik segelintir pejabat, melainkan hak masyarakat yang wajib dikelola secara terbuka.
“APBD ini bukan milik bupati, bukan milik wakil bupati, dan bukan milik Sekda. APBD adalah milik rakyat, sehingga wajib ada transparansi kepada publik terkait penggunaannya,” tegas Mandala.
Ia juga menyoroti pentingnya gerakan masyarakat sebagai bagian dari kontrol demokrasi. Menurutnya, aksi yang dilakukan merupakan bentuk kepedulian terhadap tata kelola keuangan daerah.
“Kalau kami tidak bergerak seperti ini, artinya demokrasi kita mati,” ujarnya lantang.
Massa aksi turut mendesak pemerintah daerah untuk membuka secara jelas penggunaan anggaran.
Mereka mempertanyakan alokasi dana yang dinilai belum transparan, terutama setelah masuknya sejumlah investasi ke Kabupaten Lingga.
“Kami ingin tahu anggaran itu digunakan untuk apa saja. Jangan sampai setelah investasi masuk, justru pejabat sibuk dengan kepentingan pribadi di luar daerah,” sambungnya.
Selain isu transparansi, massa juga menyoroti dugaan adanya intimidasi dan intervensi terhadap pegawai di lingkungan pemerintah daerah.
Mereka menegaskan agar tidak ada tekanan terhadap ASN maupun tenaga kontrak yang memiliki pandangan berbeda.
Salah seorang peserta aksi, Ar atau yang akrab disapa Jack, secara terbuka menyampaikan kekhawatirannya terkait kondisi tersebut. Ia meminta pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang terhadap pegawai.
“Jangan ada intimidasi. Semakin kami ditekan, kami akan semakin melawan,” tegasnya dalam orasi.
Jack juga menyinggung potensi pemberhentian pegawai yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Ia bahkan menyatakan siap menerima konsekuensi, namun meminta keadilan ditegakkan.
“Sampaikan kepada Bupati Lingga, saya sebagai salah satu pegawai PPPK siap diberhentikan. Tapi ingat, kalau saya diberhentikan, maka seluruh pegawai PPPK lainnya juga harus diberhentikan,” ujarnya.
Aksi tersebut menjadi cerminan meningkatnya tekanan publik terhadap pemerintah daerah, khususnya dalam hal transparansi anggaran dan perlindungan terhadap pegawai.
Massa menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada kejelasan dan tindakan nyata dari pemerintah Kabupaten Lingga.
