Mereka mempertanyakan alokasi dana yang dinilai belum transparan, terutama setelah masuknya sejumlah investasi ke Kabupaten Lingga.
“Kami ingin tahu anggaran itu digunakan untuk apa saja. Jangan sampai setelah investasi masuk, justru pejabat sibuk dengan kepentingan pribadi di luar daerah,” sambungnya.
Selain isu transparansi, massa juga menyoroti dugaan adanya intimidasi dan intervensi terhadap pegawai di lingkungan pemerintah daerah.
Mereka menegaskan agar tidak ada tekanan terhadap ASN maupun tenaga kontrak yang memiliki pandangan berbeda.
Salah seorang peserta aksi, Ar atau yang akrab disapa Jack, secara terbuka menyampaikan kekhawatirannya terkait kondisi tersebut. Ia meminta pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang terhadap pegawai.
“Jangan ada intimidasi. Semakin kami ditekan, kami akan semakin melawan,” tegasnya dalam orasi.
Jack juga menyinggung potensi pemberhentian pegawai yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Ia bahkan menyatakan siap menerima konsekuensi, namun meminta keadilan ditegakkan.
