“Masyarakat sudah cukup berat menghadapi kehidupan sehari-hari. Jangan lagi ditambah dengan ketidakjelasan terhadap hak-hak mereka. Pemerintah harus hadir sebagai pelindung masyarakat, bukan menjadi penonton,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Koordinator Aliansi Peduli Masyarakat Kabupaten Lingga, Zuhardi alias Juai, mengaku kecewa terhadap sikap sejumlah pihak yang dinilai belum serius menyelesaikan persoalan lahan yang menjadi keresahan masyarakat.
Zuhardi menyebut pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten Lingga hingga DPRD Kabupaten Lingga dan DPRD Provinsi Kepri dinilai belum menunjukkan langkah konkret diharapkan masyarakat.
“Kami melihat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemkab Lingga, DPRD Lingga maupun DPRD Provinsi sejauh ini masih diam membisu. Jangan sampai semuanya baru bergerak ketika konflik sudah benar-benar terjadi di lapangan,” kata Zuhardi.
Menurutnya, masyarakat selama ini telah menempuh jalur yang santun dan konstitusional dalam menyampaikan aspirasi. Audiensi, penyampaian aspirasi hingga dialog dengan berbagai pihak disebut telah dilakukan.
Ia berharap seluruh pihak tidak menganggap sikap masyarakat yang selama ini kondusif sebagai tanda bahwa persoalan tersebut tidak serius.
“Selama ini masyarakat memilih jalan yang baik, kondusif dan penuh penghormatan kepada pemerintah maupun perusahaan,”
“Tetapi kalau persoalan ini terus diabaikan, bukan tidak mungkin konflik sosial akan terjadi sebagaimana yang saat ini kita lihat di berbagai daerah lain,” ujarnya.
