“Kami juga menyampaikan perkembangan terkait Peraturan Pemerintah tentang tanah terlantar. Data ini penting agar lahan berpotensi ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal,” jelas Nurus.
Dalam Rakor tersebut, Kantah Bintan dan Tanjungpinang turut memaparkan hasil identifikasi serta pemetaan lahan berpotensi investasi, termasuk tanah terlantar dan aset sitaan BLBI.
Kepala Bappeda Kepri, Aries Fhariandi, menambahkan bahwa tantangan terbesar Kepri saat ini adalah kesenjangan antara tingginya minat investor dengan kesiapan lahan yang masih terbatas.
“Minat investasi di Kepri sangat tinggi, terutama di kawasan yang sudah kami promosikan. Karena itu, kita harus segera melakukan identifikasi dan pendataan menyeluruh agar ketika investor datang, lahan yang ditawarkan sudah siap,” ungkap Aries.
Rakor tersebut menghasilkan kesepahaman bahwa sinergi lintas instansi mutlak diperlukan untuk mempercepat penyediaan lahan investasi yang aman, legal, dan berdaya saing.
Pemprov Kepri dan BPN Kepri sepakat menindaklanjuti hasil pertemuan dengan membentuk tim teknis bersama guna mempercepat proses identifikasi dan penetapan lahan strategis. (adv)
