HARIANMEMOKEPRI.COM – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepri memperkuat sinergi dalam upaya memetakan lahan strategis guna membuka ruang investasi baru di wilayah Kepri.
Langkah kolaboratif ini dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Selasa (21/10/2025).
Rakor dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, dan dihadiri oleh Kepala Kanwil BPN Kepri, Nurus Sholichin, beserta jajarannya, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri.
Dalam arahannya, Wagub Nyanyang menegaskan komitmen Pemprov Kepri untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan memperluas pusat investasi tidak hanya di Batam dan Bintan, tetapi juga di Tanjungpinang dan Karimun.
“Tujuan rapat hari ini adalah memetakan lokasi-lokasi potensial untuk investasi agar pemerataan pembangunan bisa tercapai. Kami ingin memastikan ketersediaan lahan sebelum investor masuk, terutama di Tanjungpinang dan Karimun,” ujar Nyanyang.
Wagub Kepri mengungkapkan bahwa sejumlah investor telah menyatakan minatnya untuk menanamkan modal di Kepri pada tahun 2025, khususnya di Pulau Bintan.
Sektor yang diminati antara lain pembangunan kawasan Artificial Intelligence (AI) dan Data Center, kawasan industri, proyek Jembatan Batam–Bintan, pelabuhan bongkar muat internasional, hingga pengembangan skytrain di Tanjungpinang.
Untuk itu, Wagub berharap dukungan penuh dari BPN Kepri dalam memastikan kejelasan status lahan yang akan dimanfaatkan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Kami mohon dukungan dari BPN dan Kantah di daerah agar sinkronisasi dengan OPD seperti Dinas PUPP dan DLH bisa berjalan baik, terutama dalam memastikan status dan kesiapan lahan investasi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Kepri, Nurus Sholichin, menyampaikan bahwa pihaknya bersama Kantah Tanjungpinang dan Bintan hadir untuk membahas posisi dan status tanah, baik yang telah dikuasai, diusahakan, maupun yang berpotensi ditelantarkan.
“Kami juga menyampaikan perkembangan terkait Peraturan Pemerintah tentang tanah terlantar. Data ini penting agar lahan berpotensi ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal,” jelas Nurus.
Dalam Rakor tersebut, Kantah Bintan dan Tanjungpinang turut memaparkan hasil identifikasi serta pemetaan lahan berpotensi investasi, termasuk tanah terlantar dan aset sitaan BLBI.
Kepala Bappeda Kepri, Aries Fhariandi, menambahkan bahwa tantangan terbesar Kepri saat ini adalah kesenjangan antara tingginya minat investor dengan kesiapan lahan yang masih terbatas.
“Minat investasi di Kepri sangat tinggi, terutama di kawasan yang sudah kami promosikan. Karena itu, kita harus segera melakukan identifikasi dan pendataan menyeluruh agar ketika investor datang, lahan yang ditawarkan sudah siap,” ungkap Aries.
Rakor tersebut menghasilkan kesepahaman bahwa sinergi lintas instansi mutlak diperlukan untuk mempercepat penyediaan lahan investasi yang aman, legal, dan berdaya saing.
Pemprov Kepri dan BPN Kepri sepakat menindaklanjuti hasil pertemuan dengan membentuk tim teknis bersama guna mempercepat proses identifikasi dan penetapan lahan strategis. (adv)
