Lebih lanjut, ia menyoroti faktor penyebab TPPO seperti kemiskinan, pendidikan rendah, kurangnya lapangan kerja, serta maraknya informasi palsu.
Dampak TPPO tidak hanya menimpa korban, yang kerap mengalami trauma, penyiksaan, hingga kematian, tetapi juga merusak citra negara di mata dunia.
Kejati Kepri mendorong upaya pencegahan TPPO melalui edukasi masyarakat, penguatan regulasi, pemberdayaan ekonomi, hingga pengawasan terhadap agen tenaga kerja.
Dalam hal pemberantasan, diperlukan penegakan hukum yang tegas, perlindungan korban, dan kerja sama nasional maupun internasional.
“Masyarakat diharapkan waspada terhadap tawaran kerja mencurigakan, melaporkan jika ada dugaan TPPO, serta mendukung korban untuk bangkit. Perang melawan TPPO tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus menjadi gerakan bersama,” tutup Yusnar.
Melalui sinergi pemerintah, swasta, masyarakat, LSM, serta dukungan internasional, Kejati Kepri optimistis Kepulauan Riau dapat menjadi benteng dalam mencegah dan memberantas TPPO.

