Ironi: Pejabat Kaya, Rakyat Bertahan Hidup

Ironisnya, Kota Tanjungpinang sebagai salah satu daerah dengan UMK terendah, justru dipimpin oleh Walikota Lis Darmansyah, tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp7,5 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sebagian besar harta tersebut berasal dari aset tanah dan bangunan.

Fakta ini memunculkan pertanyaan di tengah publik mengenai sejauh mana keberpihakan kepala daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pekerja.

Baca Juga
BP2RD Tanjungpinang Targetkan Pajak Daerah Rp199 Miliar, Realisasi Capai Rp145 Miliar
Cabai Rawit Rp56 Ribu per Kg, Pedagang Sebut Harga Sempat Menyentuh Rp60 Ribu
Gurindam Pay Diluncurkan, Transaksi Pajak Daerah Tanjungpinang Dipantau Real Time

“Kita ingin pemimpin yang tidak hanya kaya secara pribadi, tapi juga memperjuangkan kebijakan yang memperkaya rakyat,” tegas Imam Rahman, seorang aktivis buruh di Tanjungpinang.

UMK Tertinggi di Batam

Berikut rincian lengkap UMK di Provinsi Kepri tahun 2025:

Baca Juga
Belanja Hemat, Warga Tanjungpinang Rasakan Manfaat Gerakan Pangan Murah
Dari Lahan Terbatas Jadi Produktif, Petani Gen Z Senggarang Panen Jagung
Perhelatan MTQ XII Kepri Bawa Berkah bagi Hotel-Hotel di Tanjungpinang

Kota Batam: Rp4.989.600

Kabupaten Bintan: Rp4.207.762

Kabupaten Kepulauan Anambas: Rp4.084.919

Baca Juga
Indomaret Buka Gerai Perdana di Tanjungpinang, Siap Hadir di Empat Lokasi
Sambut Iduladha, Pemprov Kepri dan Pemko Tanjungpinang Hadirkan Gerakan Pangan Murah
Minyakita dan Beras Jadi Buruan di Operasi Pasar Murah Tanjungpinang

Kabupaten Karimun: Rp3.956.475

Kabupaten Natuna: Rp3.628.002

Kabupaten Lingga: Rp3.623.654

Kota Tanjungpinang: Rp3.623.654

Kota Batam tercatat sebagai daerah dengan UMK tertinggi, sementara Tanjungpinang dan Lingga tetap di posisi paling bawah meski menjadi pusat pemerintahan dan administrasi.