HARIANMEMOKEPRI.COM – Polemik lahan melibatkan masyarakat dengan PT Citra Sugi Aditya (CSA) di Kabupaten Lingga kembali menjadi perhatian publik.
Aktivis pemuda dan mahasiswa Kepulauan Riau asal Lingga, Fahrul Anshori atau akrab disapa ORI, meminta seluruh pihak mengedepankan penyelesaian yang adil serta menghormati hak masyarakat.
Kepada Harianmemokepri.com, Rabu (5/8/2026), ORI menilai persoalan yang terjadi tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja.
Menurutnya, konflik lahan merupakan persoalan yang kompleks karena berkaitan dengan proses penetapan kawasan, legalitas lahan masyarakat, hingga koordinasi antarinstansi sejak awal.
Ia menilai sosialisasi kepada masyarakat terkait program perkebunan kelapa sawit dan status lahan masuk dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU) maupun Izin Usaha Perkebunan (IUP) seharusnya dilakukan secara menyeluruh sejak awal.
Menurut ORI, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya legalitas kepemilikan tanah, mengingat masih banyak warga menguasai lahan namun belum memiliki dokumen yang lengkap.
“Sejak awal pemerintah desa seharusnya aktif mengingatkan masyarakat agar mengurus legalitas tanahnya. Kepala desa menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak warga,” ujarnya.
Selain itu, ORI juga menyoroti proses penerbitan HGU yang menurutnya harus melibatkan berbagai unsur, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah, kepala desa, tokoh masyarakat, hingga tokoh adat memahami riwayat penguasaan lahan di wilayah tersebut.
