“Penetapan atlet dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Polemik tersebut sebelumnya sempat memicu kegaduhan serta kritik dari sejumlah netizen di media sosial.
Kritik terutama berkaitan dengan proses pemilihan atlet yang dinilai belum disampaikan secara terbuka kepada masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan.
Kurangnya komunikasi pada tahap awal disebut menjadi salah satu faktor yang membuat munculnya berbagai spekulasi mengenai alasan atlet tertentu dipilih untuk mewakili Kabupaten Pemalang.
Sorotan terhadap kontingen tenis meja Pemalang pun berkembang menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat dan pemerhati olahraga mengenai mekanisme seleksi, dasar penetapan atlet, hingga proses administrasi pemberangkatan.
Meski demikian, dugaan adanya campur tangan pihak tertentu atau “orang dalam” belum dapat dianggap sebagai fakta tanpa adanya bukti dan data yang dapat diverifikasi.
Karena itu, transparansi mengenai mekanisme seleksi dan dasar keputusan pemberangkatan menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Dindikpora Kabupaten Pemalang berharap klarifikasi tersebut dapat meluruskan informasi yang berkembang sekaligus mengakhiri polemik mengenai pemberangkatan atlet tenis meja.
Pemerintah daerah juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memberikan dukungan kepada para atlet yang membawa nama Kabupaten Pemalang di ajang POPDA Jawa Tengah.
