Namun mereka juga bukan tenaga medis yang diakui secara struktural dalam sistem kepegawaian rumah sakit.
Dalam UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, dijelaskan bahwa pendidikan profesi dan spesialis adalah bagian dari pendidikan akademik yang bertujuan membentuk kompetensi dokter.
Tapi celah besar muncul: meski disebut sebagai “pendidikan”, praktik di lapangan membuat residen menjalani tugas-tugas klinis yang sering kali berat dan esensial bagi operasional rumah sakit, namun tanpa perlindungan hukum selayaknya tenaga kerja atau jaminan sosial.
Etika Kedokteran: Antara Buku dan Praktik
Di bangku kuliah, mahasiswa kedokteran diajarkan tentang kode etik profesi. Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), tertulis jelas bahwa seorang dokter wajib menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, menghormati hak pasien dan sejawat, serta bertindak berdasarkan integritas moral.
Dalam realitas sistem PPDS, prinsip-prinsip tersebut kerap dibenturkan dengan “kultur” yang sudah lama mengakar: seniorisme, tekanan akademik yang berlebihan, serta pembiaran terhadap kekerasan simbolik maupun fisik atas nama pendidikan.
Etika profesi seolah berhenti menjadi teks, bukan praktik yang dijalani.
Padahal, menurut UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, setiap tenaga medis, termasuk dokter yang sedang menempuh Pendidikan, harus tetap tunduk pada prinsip etik dan bertanggung jawab atas tindakannya.
Kekerasan, apalagi kekerasan seksual, tidak bisa ditoleransi dalam bentuk dan alasan apa pun, terlebih jika terjadi dalam institusi pendidikan kedokteran.

