“Saya menilai rapat hari ini Pemda dan DPRD belum siap untuk berdialog terkait persoalan krusial perusahaan. Kita harus membuka persoalan ini lebih transparan,” ucapnya.
Ia meminta pemerintah tidak sekadar menjadi pihak menunggu perkembangan, tetapi aktif mencari solusi atas persoalan yang telah berlangsung dalam waktu panjang.
“Pemerintah harus proaktif karena persoalan ini sudah terlalu jauh. Jangan sampai pemerintah hanya memberikan cek kosong kepada masyarakat. Ini bukan persoalan satu tahun, lima tahun atau sepuluh tahun. Ini menyangkut masa puluhan tahun ke depan,” tegas Awe.
Selain pemerintah daerah, Awe turut meminta pemerintah pusat melihat langsung persoalan investasi dan kondisi masyarakat di daerah.
Ia menilai proses pemberian izin investasi seharusnya tidak hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi serta kepentingan masyarakat yang terdampak.
“Pemerintah pusat jangan terlalu arogan dalam memberikan izin. Mereka harus melihat langsung kondisi masyarakat, jangan hanya berbicara dari balik meja atau media. Datang ke lapangan, dengarkan keluhan masyarakat,” ujarnya.
