“Yang dihadirkan dari perusahaan bukan orang yang bisa memberikan keputusan. Kita jangan hanya terfokus pada persoalan ganti rugi lahan. Ganti rugi lahan ini persoalan kecil dibanding persoalan yang lebih besar di belakangnya,” ujar Awe.
Menurutnya, pertemuan harus menghasilkan jawaban yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Karena itu, ia meminta pihak perusahaan maupun pemerintah menghadirkan pejabat yang memahami persoalan sekaligus memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan.
“Rapat hari ini harus mendapatkan jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Dari pihak perusahaan harus hadir orang yang benar-benar bisa memberikan keputusan. Dari pemerintah juga harus fokus menghadirkan bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan persoalan ini,” katanya.
Awe juga mendorong agar persoalan PT CSA dibuka secara transparan. Ia menyebut terdapat sejumlah hal yang menurutnya perlu mendapat penjelasan, termasuk dugaan aktivitas perusahaan di luar Hak Guna Usaha (HGU) serta persoalan hak masyarakat.
