Ia menegaskan, raihan opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan bukti dari komitmen pemerintah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dalam kesempatan itu, Ansar juga mengungkapkan bahwa pada entry meeting bersama BPK RI beberapa waktu lalu, Kepri diumumkan sebagai provinsi dengan persentase tertinggi di Sumatera dalam menindaklanjuti temuan pemeriksaan. Sedangkan di wilayah Jawa, predikat itu diraih oleh Provinsi Jawa Tengah.
“Mudah-mudahan kita terus berkomitmen agar seluruh temuan yang disampaikan melalui LHP BPK dapat kita tindak lanjuti secara maksimal,” pungkasnya.
Rapat paripurna tersebut dibuka oleh Ketua DPRD Kepri, Iman Setiawan, dan turut dihadiri Anggota VI BPK RI Fathan Subchi, anggota DPD RI Dapil Kepri, para wakil ketua DPRD, perwakilan BPK Perwakilan Kepri, Direktur Pemeriksaan Keuangan Negara, para wali kota dan bupati se-Kepri, Forkopimda, anggota DPRD, serta sejumlah pejabat dari kabupaten/kota se-Kepri.
