Kompleksitas masalah sampah yang menyebabkan bencana banjir menjadi perhatian lanjutan Cak Nur. Dia meminta Pemko Batam untuk memperhatikan amanat Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan persampahan dari hulu ke hilir dengan lebih serius.
Terkait dengan masalah mengoptimalkan pengeloaan pajak daerah. Dia meminta Pemko Batam untuk lebih berhati-hati dalam mengelola potensi pajak karena banyak potensi pajak yang belum dimanfaatkan sepenuhnya.
Menurut Cak Nur, musrenbang hari ini akan menjadi yang terakhir bagi anggota DPRD Batam periode 2019-2024 dan juga Walikota Batam, yang masa jabatannya berakhir tahun ini.
Untuk itu, Cak Nur menekankan bahwa rencana kerja yang baik untuk tahun 2025 harus disetujui. Hasilnya akan menunjukkan seberapa besar program pembangunan tahun 2025 akan bermanfaat bagi masyarakat.
Musrenbang ini terasa istimewa karena ini adalah yang terakhir dari anggota DPRD untuk periode 2019-2024. Dia menekankan bahwa musrenbang ini sebisa mungkin harus menghasilkan rencana kerja tahun 2025 yang baik sehingga kita semua dikenang oleh masyarakat sebagai wakil rakyat yang maksimal memperjuangkan aspirasi mereka hingga akhir masa pengabdian.
Pada kegiatan itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Batam hadir dan juga seluruh unsur forkompimda, anggota DPRD, tokoh masyarakat, organisasi pemuda, BP Batam, dan perwakilan dari Pemprov dan DPRD Kepri.(mkn)
