Kamaluddin menegaskan bahwa DPRD terus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan mengedepankan sinergi bersama Pemko Batam serta berbagai pemangku kepentingan untuk menuntaskan persoalan pembangunan, termasuk banjir dan sampah.
“Dukungan DPRD dalam mengatasi persoalan ini diwujudkan melalui pengesahan anggaran dan pembentukan peraturan daerah terkait, agar penanggulangan banjir dan masalah sampah dapat dilaksanakan dengan landasan hukum yang jelas dan anggaran yang tersedia. Kita juga melakukan pengawasan serta mendorong dinas terkait untuk mempercepat pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan permasalahan ini,” tegas Kamaluddin.
Ia menambahkan bahwa komisi-komisi di DPRD telah rutin memediasi pengaduan masyarakat mengenai banjir, sampah, dan pelayanan air bersih. DPRD, kata dia, terbuka terhadap seluruh masukan warga dan menjadi jembatan komunikasi dengan pemerintah agar pembangunan tetap sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kita melihat Pak Amsakar dan Bu Li Claudia Chandra sudah berupaya mengatasi berbagai persoalan ini, bukan saja melalui dinas terkait, tetapi juga turun langsung bersama kita seperti meluncurkan gerakan goro massal Batam Asri 2026. Beberapa capaian lain tentu sangat kita apresiasi, seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan pengentasan kemiskinan,” ungkapnya.
