Tanjungpinang – Adanya polemik di tengah masyarakat terkait antigen berbayar di Posko Penyekatan, Anggota DPRD Kabupaten Bintan mendatangi Posko PPKM dan berdiskusi bersama tim satgas Covid Tanjungpinang di Posko PPKM Jl. Nusantara Km 14 Sei Pulai, Kamis ( 15/07 ).
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bintan dari fraksi Golkar Hasriawady S,IP dan juga Ketua Perpat Bentan menyayangkan polemik yang terjadi sehingga masyarakat yang hilir mudik di perbatasan pun merasa keberatan.
“Pada kejadian ini kita bisa mengambil hikmah yang mana pertemuan ini dihadiri para pimpinan kedua belah pihak diantaranya Kapolres serta Stakeholder Pemko Tanjungpinang dan Pimpinan Pemerintah Kab. Bintan sehingga berharap agar difasilitasi oleh Gubernur Kepri mencari solusi permalasahan ini,” terangnya.
Hasriawady berharap bisa menjadi perhatian kedua belah pihak agar masyarakat tidak diberatkan oleh antigen berbayar.
“Kita tahu bahwa ini merupakan bisnis Kimia Farma itu sendiri tentu semuanya ada cost didalamnya. Kami dari DPRD Bintan menyuarakan serta mendukung penuh PPKM darurat ini dan PPKM Mikro di Bintan, ” terang Anggota Komisi I ini.
Adapun upaya dari hasil pertemuan tersebut dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, masing – masing pihak akan menyampaikan kepada pimpinannya.
“Dari hasil pembicaraan kami dengan Surjadi selaku yang mediasi ini akan meneruskan ke Walikota,sementara kami juga akan meneruskan ke Bupati dengan harapan bisa mencari solusi bersama,” pungkasnya.
Disisi lain Kapolres Tanjungpinang AKBP Fernando berharap Pemkab Bintan memikirkan masyarakatnya yang keluar masuk Tanjungpinang untuk membantu melakukan tes rapid.
“Sehingga pada saat melewati pintu penyekatan tersebut mereka sudah membawa surat keterangan rapid yang negatif,” ungkap Fernando.
