“Pemerintah harus memikirkan masa depan para pedagang. Setelah kawasan ini selesai ditata, kita ingin kuliner Tanjungpinang menjadi daya tarik utama, baik dari segi rasa, kualitas pelayanan maupun estetika penempatan para pedagang,” katanya.
Berdasarkan data sementara, jumlah pedagang di kawasan Gurindam 12 mengalami peningkatan signifikan.
Jika pada periode penataan sebelumnya tercatat sebanyak 149 pedagang, kini jumlahnya mencapai 259 pedagang.
Pemerintah akan melakukan verifikasi data berdasarkan dokumen kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga untuk memastikan seluruh pedagang terdata dengan benar serta mencegah adanya praktik monopoli lapak.
Lis menjelaskan, proses pendaftaran pedagang akan dibuka mulai Senin (8/6/2026) di Kantor PTSP Tanjungpinang pada jam kerja.
Setelah proses verifikasi selesai, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan melakukan penataan dan realokasi lokasi berjualan melalui sistem pengundian.
Dalam skema yang dirancang, pedagang dengan jenis usaha yang sama akan ditempatkan pada beberapa titik berbeda untuk menghindari persaingan yang tidak sehat dan memberikan kesempatan yang lebih merata kepada seluruh pelaku usaha.
“Pemerintah bersama BUMD akan merealokasi lokasi berjualan. Nantinya dilakukan pengundian agar penempatan lebih adil dan tidak saling berdekatan untuk jenis usaha yang sama,” jelasnya.
Lis berharap penataan kawasan Gurindam 12 dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan yang selama ini terjadi, sekaligus mengoptimalkan fungsi kawasan sebagai ruang publik yang nyaman dan representatif bagi masyarakat maupun wisatawan.
