Lis menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin penyaluran bantuan hanya bergantung pada data administrasi, tetapi juga harus disesuaikan dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan.
Menurutnya, pembaruan data secara berkelanjutan akan membantu pemerintah menentukan penerima manfaat secara lebih akurat.
“Dengan data yang benar dan terus diperbarui, bantuan yang diberikan bisa lebih tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat,” pungkasnya.
Melalui penyaluran Kartu Bima Sakti dan bantuan sembako tersebut, Pemko Tanjungpinang terus mendorong agar program perlindungan sosial dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
