“Desil 2 tiba-tiba naik ke desil 7, desil 1 ke desil 9. Ini tentu soal desil, kasihan masyarakatnya. Tapi dengan Kartu Bima Sakti ini tentunya lebih fleksibel,” kata Lis.
Ia menilai, proses perbaikan data desil membutuhkan waktu sehingga pemerintah daerah tidak bisa hanya menunggu perubahan data untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Karena itu, kondisi warga di lapangan menjadi salah satu pertimbangan. Informasi dari lurah dan camat dinilai penting untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat secara langsung.
“Untuk perbaikan desil itu prosesnya tidak tahu pasti kapan selesainya. Maka Kartu Bima Sakti itulah yang meng-cover ini. Artinya kita langsung berikan kartu, kita berikan bantuan,” ujarnya.
Lis menegaskan, pemerintah harus memiliki ruang untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang memang dinilai layak dan membutuhkan.
“Jadi nanti masyarakat yang layak mendapatkan bantuan, yang memang membutuhkan, maka pemerintah bisa fleksibel memberikan bantuan dan mendata langsung masyarakat kita yang membutuhkan,” tambahnya.
Di sisi lain, Pemko Tanjungpinang juga melakukan verifikasi terhadap daftar penerima bantuan.
Lebih dari 100 penerima disebut telah dikeluarkan dari daftar karena kondisi ekonominya dinilai sudah tidak lagi memenuhi kriteria.
“Kita harapkan orang-orang yang layak mendapat bantuan, dialah yang harus kita perjuangkan,” tegas Lis.
Lima Bulan Sakit, Djoko Belum Ambil Kartu
Sementara itu, Djoko Susanto mengaku terharu setelah Wali Kota Lis Darmansyah datang langsung ke rumahnya untuk menyerahkan Kartu Bima Sakti.
