Pemerintah pusat berperan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta menjalankan fungsi sebagai otoritas kompeten nasional. Sementara itu, pemerintah daerah tetap menjadi pelaksana teknis pengawasan dan pembinaan di lapangan. Penegasan normatif ini penting bukan untuk memperluas kewenangan salah satu pihak, melainkan untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta memastikan bahwa standar nasional benar-benar diterapkan hingga ke tingkat produksi.
Menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan adalah kerja bersama. Dalam arsitektur negara sebesar Indonesia, meninggalkan peran daerah bukanlah jalan menuju mutu yang lebih baik, melainkan jalan menuju ketimpangan dan inefisiensi. Jika mutu perikanan nasional ingin benar-benar kuat dan berkelanjutan, maka pemerintah daerah harus tetap menjadi bagian utama dari solusinya.
