Sementara itu, Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, menekankan pentingnya penerapan sistem e-Audit dalam mencegah praktik kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa.
Dengan fitur pengawasan e-Audit, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat lebih cepat mengidentifikasi potensi penyimpangan melalui dashboard yang menampilkan rincian transaksi e-Purchasing.
“Transparansi ini memungkinkan publik dan APIP untuk memantau seluruh proses pengadaan, sehingga jika ada indikasi yang tidak beres, dapat segera ditelusuri,” jelas Hendrar Prihadi.
Hendrar juga mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah menunjukkan performa baik dalam pengadaan barang dan jasa, dengan lebih dari 90% belanja produk dalam negeri dan lebih dari 75% belanja melalui UMKM pada tahun 2023 dan 2024.
“Dengan belanja produk dalam negeri, kita menghidupkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi pengangguran. Kepri telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam hal ini,” tambahnya.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mendorong digitalisasi pengadaan barang dan jasa di Kepulauan Riau, sejalan dengan visi pemerintah pusat untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik dan pembangunan yang inklusif.

