Gubernur Kepri Ansar Ahmad berharap Katalog Elektronik Versi 6.0 dapat terus memberikan manfaat yang luas dalam pengadaan barang dan jasa.
“Dengan fitur-fitur inovatif, sistem ini diharapkan mampu mempercepat proses pengadaan, meningkatkan transparansi, serta memastikan setiap langkah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku,” tambah Gubernur Kepri Ansar Ahmad.
Sementara itu, Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, menekankan pentingnya penerapan sistem e-Audit dalam mencegah praktik kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa.
Dengan fitur pengawasan e-Audit, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat lebih cepat mengidentifikasi potensi penyimpangan melalui dashboard yang menampilkan rincian transaksi e-Purchasing.
“Transparansi ini memungkinkan publik dan APIP untuk memantau seluruh proses pengadaan, sehingga jika ada indikasi yang tidak beres, dapat segera ditelusuri,” jelas Hendrar Prihadi.
Hendrar juga mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah menunjukkan performa baik dalam pengadaan barang dan jasa, dengan lebih dari 90% belanja produk dalam negeri dan lebih dari 75% belanja melalui UMKM pada tahun 2023 dan 2024.
Editor : Indrapriyadi
Sumber Berita: Diskomdigi Kepri
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
