HARIANMEMOKEPRI.COM — Terkait adanya rumor Pulau Galang sebagai tempat penampungan pengungsi Rohingya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad membantah rumor tersebut.
Dimana dalam rumor itu menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri bersama dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia telah menyepakati untuk menjadikan Pulau Galang sebagai tempat penampungan pengungsi Rohingya.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad membantah rumor itu tidak benar. Ia menjelaskan hal itu disebabkan karena akun-akun yang tidak bertanggung jawab. Ansar pastikan belum ada kesepakatan antara Pemprov Kepri dengan UNHCR mengenai Pulau Galang.
“Rumor itu tidak benar. Berita tersebut disebarkan oleh akun-akun yang tidak bertanggung jawab. Saya tegaskan bahwa belum ada kesepakatan apapun antara Pemprov Kepri dan UNHCR Indonesia mengenai Pulau Galang,” kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Selasa (2/1/2024).
Gubernur Kepri Ansar Ahmad juga menampik kabar yang menyatakan bahwa UNHCR Indonesia telah menerima tanah kosong dari Pemprov Kepri untuk dijadikan tempat pengungsi Rohingya.
“Itu hoaks. Kami tidak pernah memberikan tanah kosong kepada UNHCR Indonesia.” ujarnya.
Ansar mengatakan bahwa rumor-rumor tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ia meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya.
Ansar mengakui, Pemerintah Indonesia saat ini memang melihat bahwa keberadaan pengungsi Rohingya adalah sebuah keadaan harus diselesaikan.
Namun Pemerintah belum ambil kebijakan apapun, apalagi diisukan sudah menunjuk Pulau Galang sebagai titik tempat penampungan.
“Saya minta masyarakat untuk bijak dalam memproses informasi di internet. Jangan sampai terpengaruh oleh provokasi yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa kita” tegasnya.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad juga menegaskan bahwa tidak ada arahan dari pemerintah pusat mengenai penempatan pengungsi Rohingya di Pulau Galang.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah pusat masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan UNHCR Indonesia untuk mencari solusi terbaik bagi pengungsi Rohingya.
“Kami siap mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan UNHCR Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini secara humanis dan sesuai dengan hukum internasional,” kata Gubernur Ansar.
Sisi lain, Ansar Ahmad tetap menghormati apa yang menjadi keputusan Pemerintah pusat maupun UNHCR Indonesia sebagai lembaga yang menangani para pengungsi Rohingya tersebut
“Kami menghormati keputusan pemerintah pusat dan UNHCR Indonesia sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani masalah pengungsi,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh UNHCR Indonesia melalui akun resmi mereka. UNHCR Indonesia menyatakan bahwa mereka tidak pernah meminta tempat atau pulau tersendiri untuk pengungsi Rohingya, termasuk menyepakati soal penempatan pengungsi dari Myanmar tersebut di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau.
“Mohon bijak dalam memproses informasi di internet karena komentar-komentar ini bukan dari akun resmi UNHCR Indonesia. Ikuti perkembangan info terbaru dari akun-akun resmi @UNHCRIndonesia yang berupaya menemukan solusi terbaik untuk semua bersama pemerintah Republik Indonesia,” tulis UNHCR Indonesia dalam akun tersebut.
Sementara itu, Juru Bicara Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, dalam press briefing, Selasa (12/12/23) silam mengatakan bahwa fokus saat ini adalah menyelesaikan masalah yang ada di Aceh. Iqbal juga menyebut, yang harus diselesaikan adalah akar masalahnya.
“Akar masalahnya adalah konflik di Myanmar yang tidak kunjung usai. Indonesia akan melakukan segala kemampuannya untuk membantu agar konflik di Myanmar dapat diselesaikan dan demokrasi segera dipulihkan,” kata Iqbal.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md memastikan bahwa Pulau Galang tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya. Mahfud mengatakan bahwa pemerintah masih mencari lokasi pengungsian di tempat lain dengan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Riau.
“Ndak, justru jangan sampai seperti pulau Galang. Forkopimda tiga provinsi, Aceh, Sumatra Utara, dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk membicarakan itu,” kata Mahfud usai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di Kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/23) yang lalu.
Tinggalkan Balasan