Pengadilan juga mendengarkan tawaran pengacara Yoon untuk membatalkan penahanannya, dengan mengatakan masalah itu telah diselidiki dengan cara yang ilegal, dan tidak ada risiko Yoon mencoba menghancurkan bukti.
Belum jelas kapan pengadilan akan memutuskan permohonan pembatalan penahanan tersebut, namun hakim menetapkan sidang kasus pidana berikutnya pada tanggal 24 Maret.
Sidang Pemakzulan
Setelah kasus pidana itu, pada hari yang sama Yoon juga menghadiri sidang pemakzulan paralel oleh Mahkamah Konstitusi yang telah memasuki tahap akhir.
Penjabat ketua hakim Moon Hyung-bae mengatakan sidang berikutnya akan diadakan pada tanggal 25 Februari, di mana Yoon dan parlemen, yang mengajukan kasus terhadapnya, akan memberikan pernyataan terakhir.
Sejumlah saksi yang memberikan kesaksian di pengadilan termasuk Perdana Menteri Han Duck-soo, yang juga telah didakwa dan menunggu keputusan pengadilan mengenai nasibnya.
“Saya sangat terbebani oleh keputusasaan yang dirasakan setiap orang akibat politik ekstrem yang terjadi sebelum, selama, dan setelah darurat militer,” kata Han seraya menambahkan “Semua prosedur yang berhubungan dengan darurat militer harus dilaksanakan secara adil dan masuk akal…sehingga tidak ada lagi percikan perpecahan nasional.”
Mahkamah Konstitusi sedang meninjau pemakzulan parlemen terhadap Yoon pada tanggal 14 Desember dan akan memutuskan apakah akan mencopotnya dari jabatan secara permanen atau mengembalikannya.
Para analis mengatakan keputusan itu kemungkinan akan keluar pada bulan Maret.

