Karena itu, masyarakat meminta aparat tidak terburu-buru menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum dilakukan pemeriksaan yang komprehensif.
Sebaliknya, apabila ditemukan indikasi pelanggaran terhadap ketentuan hukum maupun perizinan usaha, pemerintah diharapkan mengambil langkah sesuai kewenangannya.
Selain isi promosi, akses terhadap konten dapat dilihat tanpa pembatasan usia juga menjadi perhatian.
Masyarakat menilai aspek perlindungan anak perlu menjadi bagian dari evaluasi mengingat media sosial dapat diakses oleh berbagai kelompok usia.
Tidak hanya konten promosi, legalitas usaha juga diminta menjadi objek pemeriksaan. Pemerintah diharapkan memastikan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat standar, klasifikasi kegiatan usaha, serta layanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan perizinan yang telah diterbitkan melalui sistem OSS.
Masyarakat menegaskan bahwa kepemilikan izin usaha bukan berarti menutup ruang pengawasan.
Pemerintah tetap memiliki kewenangan melakukan pembinaan maupun pemeriksaan terhadap setiap pelaku usaha apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian antara izin dan praktik operasional di lapangan.
Selain melakukan pemeriksaan dokumen, instansi terkait juga didorong melakukan pengecekan langsung ke lokasi usaha, mencocokkan jenis layanan dengan izin dimiliki, serta meminta klarifikasi dari pihak manajemen mengenai konsep usaha dan materi promosi yang digunakan.
Di sisi lain, proses pengawasan diharapkan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui mekanisme pemeriksaan yang sah, sehingga tidak merugikan pihak mana pun.

