Ia menambahkan, perubahan kebijakan transfer dana pusat menuntut daerah lebih kreatif agar setiap program mampu memberi efek berganda terhadap ekonomi masyarakat.
Senada dengan itu, Riono memaparkan bahwa arah pembangunan Tanjungpinang telah dirancang secara sistematis melalui perencanaan jangka panjang.
“Visi 2026 adalah mewujudkan kota cerdas yang inklusif dan berakar pada budaya lokal. Fokusnya mencakup peningkatan kualitas SDM, penguatan UMKM, perbaikan lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, hingga penataan wilayah pesisir,” jelasnya.
Menurutnya, efisiensi anggaran bukan berarti menghambat pembangunan, melainkan memastikan keuangan daerah tetap sehat dan program berjalan berkelanjutan.
Sementara Kepala Dinas Kominfo Teguh menegaskan bahwa penataan belanja pegawai dilakukan demi kepatuhan terhadap regulasi nasional sekaligus menjaga keseimbangan fiskal.
“Pemerintah memilih membenahi infrastruktur dasar dan sistem kerja aparatur ketimbang membangun proyek besar yang tidak langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
