Menurutnya, efisiensi anggaran bukan berarti menghambat pembangunan, melainkan memastikan keuangan daerah tetap sehat dan program berjalan berkelanjutan.
Sementara Kepala Dinas Kominfo Teguh menegaskan bahwa penataan belanja pegawai dilakukan demi kepatuhan terhadap regulasi nasional sekaligus menjaga keseimbangan fiskal.
“Pemerintah memilih membenahi infrastruktur dasar dan sistem kerja aparatur ketimbang membangun proyek besar yang tidak langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Dalam sesi dialog, tokoh masyarakat menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat kemajuan daerah.
“Belanja pemerintah hanyalah pemicu. Yang terpenting adalah bagaimana ekonomi masyarakat bisa bergerak lebih besar dari dana publik yang dikeluarkan,” ungkap salah satu peserta diskusi.
Owner Sempadanpos Dwi Kamalawaty mengatakan diskusi ini menjadi kontribusi media dalam mendorong perencanaan pembangunan yang berpihak pada masa depan.
“Perubahan besar sering lahir dari ruang diskusi sederhana. Kita ingin Tanjungpinang tidak hanya berkembang hari ini, tetapi kuat untuk generasi mendatang,” ujarnya.
Diskusi panel ini diharapkan menjadi pemantik kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, media, dan masyarakat dalam mengawal transformasi Tanjungpinang menuju kota yang maju, inklusif, dan berdaya saing.
