Tak hanya itu, Pemko Tanjungpinang juga tengah mempersiapkan pendirian Universitas Pertahanan. Proses persetujuan sudah didapat, dan saat ini dalam tahap pencarian lahan.
Lis turut mengungkapkan, sejumlah investor besar menunjukkan minat berinvestasi di Tanjungpinang.
Bahkan, sudah ada kesepakatan awal soal penyerapan tenaga kerja lokal yang akan melibatkan 40 persen dari Tanjungpinang dan 60 persen dari Kabupaten Bintan.
Sementara itu, Ketua DPRD Tanjungpinang, Agus Djurianto, mengingatkan seluruh perangkat kelurahan untuk berhati-hati menyikapi persoalan lahan HGU yang masa izinnya habis.
“Jangan sampai ada warga mengurus surat tanah di wilayah yang status lahannya belum jelas. Ini rentan menimbulkan masalah hukum ke depannya,” tegas Agus.
Selain soal lahan, FGD juga membahas penataan fasilitas umum, perizinan menara telekomunikasi, serta penataan jaringan kabel yang kerap menjadi keluhan warga.
Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza, unsur Forkopimda, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, FKDM, camat, lurah, serta para ketua RT dan RW se-Tanjungpinang.
