HARIANMEMOKEPRI.COM — Anggaran Dana Hibah dari Pemko Tanjungpinang kepada KPU Tanjungpinang menuai kritik dan dianggap tidak tepat sasaran, Senin (3/6/2024).
Dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan Pilkada tersebut dinilai lebih banyak digunakan untuk fasilitas mewah, terutama dalam penyelenggaraan rapat KPU Tanjungpinang, dibandingkan untuk publikasi dan sosialisasi yang efektif.
Di sisi lain, banyak pihak mengkritik bahwa kegiatan KPU Tanjungpinang kurang transparan serta lebih fokus pada fasilitas mewah.
Sekda Tanjungpinang, Zulhidayat, menyatakan bahwa anggaran tersebut seharusnya juga diperuntukkan biaya publikasi.
“Karena setiap acara sosialisasi KPU seperti peluncuran pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota Tanjungpinang dan Wakil Walikota Tanjungpinang, kalau tidak dipublikasikan mana ada masyarakat yang tahu,” ujar Zulhidayat beberapa waktu lalu.
Sementara itu, pihak KPU Tanjungpinang melalui Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Desi Liza Purba, menyatakan bahwa untuk acara peluncuran yang belum lama ini diselenggarakan di halaman Tugu Sirih, hanya beberapa media saja yang diundang.
“Untuk selanjutnya, kami akan melakukan kegiatan secara bergantian, kecuali untuk organisasi pers. Kegiatan KPU seperti teknis, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan di hari H pemilihan hingga proses rekapitulasi,” terangnya.
Penggunaan anggaran yang dinilai kurang tepat sasaran ini mengundang perhatian publik dan menuntut transparansi lebih lanjut dari pihak KPU dalam pelaksanaan tugas mereka, terutama dalam penggunaan dana publik untuk kegiatan yang lebih bermanfaat dan tepat guna.
