Feri mengatakan Program itu tidak tepat sasaran dan akan membuang-buang anggaran. Untuk pembinaan kepala daerah, katanya, cukup dilakukan pendidikan terpadu antar pemerintah provinsi yang dibantu oleh Kemendagri.
Pendapat serupa disampaikan Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Wahyu Iskandar. Sebagaimana dikutip sejumlah media di Indonesia, beberapa waktu lalu, ia mengatakan, “Retret semacam ini cenderung bersifat seremonial dan lebih menampilkan kesan simbolis daripada memberikan dampak nyata terhadap efektivitas pemerintahan. Seharusnya, Prabowo lebih fokus pada evaluasi internal secara berkala daripada melakukan evaluasi melalui kegiatan seperti ini.” [fw/ab]
