Kepri – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad SE MM mengikuti Rapat Kerja Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bersama Provinsi Kepulauan Riau di Aula Wan Seri Beni Dompak, Rabu ( 22/06 ).
Pada rakor tersebut juga turut hadir secara langsung ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hasyim Asy’ari S.H., M.Si Ph.D serta Forkompinda Provinsi Kepri. Rapat kerja kali ini mengangkat tema sosialisasi tahapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan dalam rangka untuk pemilu walaupun sesungguhnya terhitung sejak tanggal 14 Juni kemarin sudah masuk tahapan pemilu karena menurut undang-undang pemilu ditentukan bahwa paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.
“Tahapan pemilu sudah dimulai jadi kalau tahapan pemungutan suara atau kegiatan pemungutan suara itu akan digelar pada hari Rabu 14 Februari 2024 kalau kita hitung mundur 20 bulannya itu jatuhnya 14 Juni 2022 ini jadi walaupun pemilunya 2024 tetapi sesungguhnya kegiatan sudah dimulai,” jelas Ketua KPU RI.
Tahun 2022 ini, lanjut Ketua KPU RI, diantaranya kegiatan-kegiatan strategis dan melibatkan banyak orang di Tahun 2022, pertama adalah pendaftaran partai politik menurut undang-undang pendaftaran dimulai dari 18 bulan sebelum hari pemungutan suara itu jatuhnya bulan Agustus jadi kegiatan pendaftaran partai politik nanti kita mulai tanggal 1 s/d 14 Agustus dan kemudian penetapan partai politik peserta pemilu itu paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara itu jatuhnya 14 Desember 2022.
“Pada Tahun 2022 ini kita sudah akan mengetahui siapa saja partai politik sebagai peserta, yang kedua nanti juga sudah dimulai kegiatan masih 4 peserta pemilu yaitu perseorangan calon DPD itu penyerahan dukungan kepada KPU Provinsi karena daerah pemilihannya adalah provinsi itu juga dimulai di Tahun 2022 demikian juga di Tahun 2022 ini nanti akan dimulai pembentukan badan ad hoc PPK, PPS,KPPS termasuk PPLN ( Panitia pemilihan di luar Negeri ),” lanjut Hasyim Asy’ari.
Distribusi logistik akan dilakukan mulai dari November sampai Februari yang tentu saja memahami situasi cuaca adalah musim hujan angin badai pada kondisi-kondisi tertentu untuk distribusi dari KPU Kabupaten/Kota sampai di tingkat TPS Kecamatan Desa/kelurahan sampai TPS
“Kami nanti akan mohon bantuan dari Pemerintah Provinsi beserta Pemerintah Kabupaten/Kota dan TNI – Polri untuk membantu kami untuk percepatan-percepatan distribusi logistik sebagaimana yang kami laporkan kepada panglima TNI dan juga Kapolri kami mohon bantuan diantaranya itu selain tentu saja untuk mengantisipasi aspek-aspek keamanan dalam penyelenggaraan pemilu nanti,” pungkasnya.
