Batam — Sejumlah karyawan PT. SMOE mengadukan nasib mereka terkait tindakan PT. SMOE yang melakukan Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) sepihak, yang masih memiliki sisa kontrak kerja serta THR yang harus dibayarkan kepada karyawan yang di PHK.
Tuntutan tersebut mereka sampaikan lewat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Komisi IV DPRD, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kota Batam, Senin, 10 Mei 2021.
Ketua Komisi IV DPRD Batam, Ides Madri tampung keluhan para karyawan PT. SMOE yang mengambil langkah RDPU dalam menyuarakan tuntutan mereka.
“Kami dari komisi IV mengucapkan terimakasih dan sangat mengapresiasi kepada seluruh karyawan PT. SMOE yang telah memilih jalan yang tepat dengan hadir ke tempat kami,” ujarnya.
Ides mengatakan bahwa DPRD merupakan rumah bersama masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
“Namun kami tidak bisa mengambil suatu keputusan, karna memang bukan kapasitas kami untuk memutuskan suatu keputusan. Kami hanya berusaha untuk memfasilitasi sesuai dengan tupoksi kami,” ungkapnya
Ides mengaku sudah mengundang pihak PT. SMOE, disnaker, kepolisian dan karyawan PT. SMOE demi menyelesaikan permasalahan terkait THR dan PHK.
“Hal ini dilakukan supaya berimbang antara apa yang bapak-bapak sampaikan dan yang perusahaan sampaikan,” ungkapnya dilansir dari silabuskepri.com.
Namun dikatakan Ides, undangan yang diberikan kepada pimpinan PT. SMOE untuk saat ini belum bisa dipenuhi, dan pihak PT. SMOE meminta untuk mengikuti rapat pada 18 Mei mendatang.
“Pihak PT. SMOE membuat permintaan tanggal 18 Mei untuk dilakukan rapat. Kita ikuti biar mereka tidak ada alasan untuk tidak datang. Kita akan lakukan rapat lanjutan pada pukul 4 sore di tanggal 18 Mei,” terangnya.
Ides juga berharap agar para karyawan untuk selalu menjaga kondusifitas Kota Batam.
“Tetap jaga kondusifitas dan tetap bersabar, kita ikuti jalan yang sudah kita lakukan, kita punya aturan aturan, kalau memang itu adalah hak kita, dan memang dilindungi, kami juga akan berusaha untuk memperjuangkan itu,” tutupnya. (MKN)
