Namun, karena tersangka M dan Dj memiliki permasalahan pribadi, pengajuan awal Dj sempat tidak direspons.
Kemudian, Dj melalui seorang saksi bernama Salim kembali menghubungi M dan menawarkan imbalan apabila bersedia menerbitkan sporadik tersebut.
Tergiur janji keuntungan, tersangka M akhirnya menerbitkan 44 surat sporadik tanpa melalui proses verifikasi dan pengukuran sesuai ketentuan.
Bahkan, nama-nama masyarakat yang tercantum dalam dokumen tersebut diketahui tidak pernah menguasai lahan dan tidak mengetahui lokasi tanah yang dimaksud.
“Beberapa KTP dan KK milik warga di luar Desa Sugie juga digunakan untuk memperoleh sporadik. Ironisnya, lahan yang diterbitkan sporadik itu sebagian besar merupakan hutan mangrove lebat dan diduga masuk dalam kawasan hutan lindung,” ungkap Denny.
Penahanan kedua tersangka dilakukan karena adanya alat bukti yang cukup dan memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) huruf a KUHAP.
“Kami berharap kasus ini menjadi pembelajaran bagi pemerintah desa maupun pemerintah daerah untuk lebih tertib dan profesional dalam pengelolaan administrasi pertanahan,” tutup Denny
