Selain mendorong pengesahan UU Provinsi Kepulauan, Ansar juga memaparkan kondisi terkini APBD Kepri, kinerja BUMD dan BLUD, serta persoalan kepegawaian di lingkungan Pemprov Kepri.
Raker dan RDP yang berlangsung selama tiga hari sejak Senin (28/4/2025) ini dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda dan diikuti oleh 13 provinsi, termasuk DKI Jakarta, Papua, Jateng, Sulsel, Riau, hingga Maluku Utara.
Komisi II mendengarkan laporan kepala daerah terkait dana transfer pusat ke daerah, kinerja BUMD/BLUD, serta reformasi birokrasi dan pengelolaan ASN.
