HMK, JEPANG — Kementerian Luar Negeri Jepang menolak untuk menyebutkan siapa perwakilan Taliban yang bertemu dengan pejabatnya, namun media di Afghanistan telah mengatakan kelompok pejabat yang ikut dalam lawatan tersebut mencakup mereka yang mengurusi bidang pendidikan tinggi dan kebijakan luar negeri.
Jepang pada Rabu (19/2) mengatakan pihaknya mendorong pemerintah Taliban untuk menghormati hak asasi manusia dalam pertemuan diplomatik langka dengan pejabat senior Afghanistan yang berkunjung ke negara tersebut.
“Beberapa” pejabat tinggi Taliban telah diundang oleh Nippon Foundation, organisasi nonprofit yang berbasis di Tokyo mengatakan kepada AFP, dalam sebuah lawatan yang dilaporkan berlangsung selama satu minggu.
Lawatan tersebut merupakan yang pertama bagi anggota pemerintah Taliban berkunjung ke Jepang sejak kelompok itu mengambil alih kembali Afghanistan pada 2021.
Toshihide Ando, kepala biro hubungan Timur Tengah dan Afrika di Kementerian Luar Negeri Jepang, bertemu dengan seorang pejabat senior Afghanistan pada Selasa (18/2), ungkap seorang pejabat kementerian kepada AFP.
Ia “mendorong mereka untuk menghormati hak asasi manusia dan mempromosikan proses politik yang inklusif,” ujar pejabat tersebut.
Otoritas Taliban telah menerapkan interpretasi keras dari Hukum Islam pada warga sipil di Afghanistan, termasuk menerapkan kembali hukum cambuk dan eksekusi di muka umum.
Hak perempuan untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan sejumlah area publik telah dilarang. PBB menyebut tindakan tersebut sebagai “apartheid gender.”
