Pemerintah Indonesia sendiri secara serius telah memberikan perhatian khusus terhadap terorisme. Selain menerbitkan berbagai regulasi terkait pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga telah memasukkan penindakan terhadap Tindak Pidana Terorisme sebagai bagian dari arah kebijakan dan strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
Pemerintah Indonesia, khususnya dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional guna menciptakan kondisi politik hukum dan keamanan yang kondusif,
“Hal ini sejalan dengan rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstermisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 dimana salah satu pilarnya adalah penegakkan hukum, perlindungan saksi dan korban serta penguatan Legislasi Nasional,” lanjut Kabandiklat Kejaksaan RI.
Ia menuturkan untuk mensukseskan agenda pemerintah tersebut, tentu saja memerlukan dukungan yang serius dari Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang di bidang penuntutan.
