HARIANMEMOKEPRI.COM – Tekanan ekonomi semakin dirasakan masyarakat Kabupaten Lingga. Keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan aparatur desa, minimnya lapangan pekerjaan, serta kenaikan harga kebutuhan pokok dinilai menjadi faktor utama melemahnya daya beli warga.
Sejumlah warga di Daik Lingga mengungkapkan, persoalan tunda bayar bukan hanya dirasakan aparatur desa, tetapi berdampak luas terhadap perputaran ekonomi di desa-desa.
Keterlambatan pembayaran honor RT, RW, guru TPQ, hingga pengurus masjid membuat aktivitas ekonomi masyarakat ikut melambat.
“Kalau honor belum dibayar, otomatis belanja juga berkurang. Ini bukan hanya satu dua desa, tapi hampir semua desa terdampak,” kata seorang warga, Kamis (8/1/2026).
Di saat pendapatan masyarakat tertahan, harga kebutuhan pokok justru mengalami kenaikan.
Kondisi ini semakin memperberat beban rumah tangga. Warga menilai kebijakan pengendalian harga belum dirasakan secara nyata di lapangan.
Keluhan juga datang dari pelaku usaha kecil. Pedagang sembako di Daik Lingga mengaku omzet penjualan turun signifikan karena masyarakat memilih menunda pembelian.
“Banyak yang bilang gaji dan tunjangan belum cair, jadi belanja dikurangi,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Lingga, Zainal Abidin, meminta agar persoalan tersebut dikonfirmasi langsung kepada organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.
“Untuk tunda bayar ke BPKAD, lapangan kerja ke Disnaker, dan kondisi ekonomi ke Disperindag,” tulisnya singkat melalui WhatsApp.
Sementara itu, pihak Pemerintah Kabupaten Lingga menyebutkan keterlambatan pembayaran dipicu oleh keterbatasan fiskal dan defisit anggaran.
Pemda mengklaim tengah melakukan sejumlah langkah pemulihan, seperti stabilisasi harga pangan, penguatan distribusi, dan pelaksanaan program Gerakan Pangan Murah.
Namun demikian, hingga kini masyarakat menilai dampak kebijakan tersebut belum signifikan dirasakan.
Upaya konfirmasi lanjutan kepada Asisten II terkait pernyataan resmi Pemda juga belum mendapat respons.
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera menuntaskan persoalan tunda bayar serta menghadirkan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil.
“Kami butuh solusi nyata, bukan sekadar wacana,” tutup warga.
